Trinusa.org – Kota Tangerang Selatan 03/05/2023 Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) menjadi bagian penting upaya mencegah tindak korupsi. Asas transparansi, akuntabilitas, dan kejujuran para penyelenggara negara menjadi kunci agar mereka terhidar dari menikmati harta yang tidak sah saat menjadi pejabat negara.
Pada tahun 2022 KPK menemukan 195 LHKPN tidak wajar, maka dari itu Ketua umum LSM Trinusa H.Rahmat Gunasin memerintahkan untuk mengkroscek LHKPN para pejabat, dimulai dari DPD Trinusa kepanggungan Provinsi Banten hingga DPD Kepanggungan Jawa Barat.
“Sebagai masyarakat juga bisa berperan memberantas korupsi dengan berkontribusi dalam perbaikan sistem. Perbaikan sistem dimaksudkan untuk menutup celah-celah korupsi yang bisa dimanfaatkan para koruptor menilap uang negara, termasuk membantu program LHKPN ini”. Tutur H. Rahmat Gunasin (PI)
