Batang, Jawa Tengah — Ketua DPC LSM Triga Nusantara Indonesia Kabupaten Batang, Jony Apriyanto, melayangkan pertanyaan tegas kepada pemerintah daerah terkait dugaan pelanggaran pajak air bawah tanah oleh sejumlah hotel yang belum memiliki izin resmi di Kabupaten Batang. Selain itu, pihaknya juga menyoroti dugaan pelanggaran perizinan usaha perhotelan yang dinilai merugikan daerah, baik dari segi hukum maupun pendapatan asli daerah (PAD).
Jony Apriyanto menegaskan bahwa pajak air bawah tanah yang berasal dari objek pajak tanpa izin merupakan pelanggaran serius terhadap Pasal 93 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang mengharuskan setiap objek pajak memiliki izin pemanfaatan. Pelanggaran ini juga melanggar Pasal 11 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan, yang menyatakan bahwa setiap pemanfaatan sumber daya air wajib memiliki izin dari pemerintah.
“Hotel-hotel yang menggunakan air bawah tanah tanpa izin tidak hanya melanggar aturan, tetapi juga menghindari kewajiban pajak yang seharusnya menjadi bagian dari kontribusi terhadap pembangunan daerah. Ini adalah bentuk pelanggaran hukum yang tidak dapat ditoleransi,” ujar Jony dengan nada tegas.
Ancaman Hukuman Maksimal
Jony menambahkan bahwa pelanggaran seperti ini dapat dikenakan sanksi berat:
- Pasal 94 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 mengatur bahwa pelaku usaha yang tidak memenuhi kewajiban pajak dapat dikenakan denda administratif hingga penyegelan usaha.
- Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, yang telah diubah melalui UU Nomor 7 Tahun 2021, memberikan ancaman pidana berupa penjara hingga 6 tahun dan denda dua hingga empat kali lipat jumlah pajak terutang.
- Pasal 37 Perda Kabupaten Batang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Izin Usaha Tempat Hiburan dan Perhotelan, yang mewajibkan izin operasional, memberikan sanksi administratif hingga pencabutan izin usaha.
Ultimatum dari Ketua DPC Batang
Jony memberikan ultimatum kepada pemerintah Kabupaten Batang untuk segera mengambil tindakan:
- Melakukan audit terhadap semua hotel yang diduga memanfaatkan air bawah tanah tanpa izin.
- Menindak tegas pelanggaran izin operasional hotel yang tidak sesuai dengan aturan perundang-undangan.
- Memberikan transparansi terkait pendapatan pajak dari sektor perhotelan dan air bawah tanah.
“Jika pemerintah tidak segera bertindak, kami tidak akan segan untuk melaporkan kasus ini ke aparat penegak hukum. Ini bukan hanya tentang kepatuhan hukum, tetapi tentang keadilan bagi masyarakat dan daerah,” tegas Jony Apriyanto.
LSM Triga Nusantara Indonesia DPC Batang juga mengajak masyarakat untuk ikut mengawasi dan melaporkan jika ada pelanggaran terkait pajak dan perizinan di Kabupaten Batang. “Hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu, dan semua pihak harus bertanggung jawab atas kewajibannya,” tutup Jony.
