LSM Triga Nusantara Indonesia DPD Banten Soroti Dugaan Penyimpangan Dana Pendidikan: Tuntut Transparansi dan Penindakan Tegas
LSM Triga Nusantara Indonesia DPD Banten melontarkan kritik tajam terhadap sejumlah temuan penyimpangan anggaran pendidikan di wilayah Banten. Dalam pernyataan resminya, organisasi ini mempertanyakan komitmen pemerintah daerah dalam memastikan penggunaan anggaran pendidikan yang sesuai dengan aturan, menyusul indikasi Dugaan penyimpangan yang terungkap dari hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
1. Pembayaran Insentif kepada Tenaga Pendidik yang Tidak Aktif
LSM Triga Nusantara Indonesia DPD Banten menyoroti pembayaran insentif kepada 16 tenaga pendidik dan kependidikan yang telah mutasi keluar atau meninggal dunia di 5 SDN dan 2 SMPN senilai Rp14.558.750,00. Pembayaran ini jelas melanggar aturan yang berlaku dan berpotensi merugikan negara. “Dana ini adalah hak bagi pendidik yang masih aktif, bukan untuk mereka yang sudah tidak bekerja. Ini bukti nyata buruknya verifikasi data dan lemahnya pengawasan anggaran,” tegas Wahyudin, perwakilan LSM dalam pertemuan terbuka.
2. Pertanggungjawaban Dugaan Fiktif dalam Pengelolaan Dana BOS
Temuan lain yang disoroti adalah adanya bukti pertanggungjawaban Dugaan fiktif di 12 satuan pendidikan dengan nilai transaksi mencurigakan mencapai Rp169.284.025,77. LSM Triga Nusantara Indonesia menyebut praktik ini sebagai kejahatan sistematis yang tidak bisa dibiarkan. “Ini adalah penyelewengan kepercayaan publik. Kami menuntut investigasi menyeluruh dan sanksi tegas bagi pihak-pihak yang terlibat,” lanjut Wahyudin.
3. Pelanggaran Juknis di SDN Larangan 8
Realisasi belanja untuk honor guru tanpa Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK) di SDN Larangan 8 juga menjadi sorotan. Praktik ini bertentangan dengan Petunjuk Teknis (Juknis) penggunaan Dana BOS. “Ini adalah bentuk pembangkangan terhadap aturan yang ada. Kami mempertanyakan, bagaimana anggaran bisa dialokasikan untuk individu yang tidak memenuhi persyaratan formal?”
4. Kelebihan Pembayaran Honor Pelatih Ekstrakurikuler
Kelebihan pembayaran honor sebesar Rp50.000,00 per orang per bulan kepada pelatih ekstrakurikuler non-PNS menambah daftar panjang penyimpangan. Meskipun nominalnya terlihat kecil, akumulasi kelebihan ini menunjukkan pengelolaan keuangan yang ceroboh. “Jika dibiarkan, hal ini menciptakan preseden buruk bagi pengelolaan keuangan pendidikan di masa depan,” ujar Wahyudin.
Desakan Transparansi dan Bukti Pengembalian Dana
Dalam pertemuan tersebut, Wahyudin secara khusus menekankan pentingnya transparansi dalam menindaklanjuti temuan BPK, termasuk soal bukti transfer pengembalian dana yang telah direalisasikan secara tidak sah. Ia menegaskan bahwa tanpa bukti konkret, janji untuk memperbaiki pengelolaan anggaran hanya akan menjadi omong kosong. “Klarifikasi saja tidak cukup. Kami ingin bukti nyata bahwa dana tersebut sudah dikembalikan. Tanpa langkah tegas, publik akan terus meragukan keseriusan pemerintah,” katanya.
LSM Triga Nusantara Indonesia DPD Banten Tuntut Aksi Nyata
LSM Triga Nusantara Indonesia DPD Banten menyerukan agar pemerintah daerah segera mengambil tindakan tegas, termasuk:
- Melakukan audit ulang terhadap penggunaan dana BOS di seluruh satuan pendidikan.
- Memberikan sanksi kepada pihak-pihak yang terbukti terlibat dalam penyimpangan.
- Meningkatkan mekanisme pengawasan untuk mencegah terulangnya kasus serupa di masa depan.
“Anggaran pendidikan adalah amanah rakyat yang harus dikelola dengan penuh tanggung jawab. Setiap rupiah yang diselewengkan adalah pengkhianatan terhadap masa depan generasi muda,” pungkas Wahyudin.
Aksi Nyata Ditunggu Publik
Dengan temuan yang mencengangkan ini, masyarakat Banten kini menanti langkah konkret dari pemerintah daerah. Apakah transparansi dan akuntabilitas benar-benar menjadi prioritas, atau justru praktik pembiaran akan terus berlangsung? Hanya waktu yang akan menjawab, tetapi satu hal pasti: LSM Triga Nusantara Indonesia tidak akan tinggal diam.
