LSM Triga Nusantara Indonesia menyoroti beberapa permasalahan penting terkait kepemimpinan Reza Lutfi Hasan, yang saat ini menjabat sebagai Direktur Utama PDAM Tirta Bhagasasi dan Ketua KONI Kabupaten Bekasi. Kedua jabatan strategis ini menjadi perhatian karena potensi konflik kepentingan dan indikasi penyalahgunaan dana publik.
Temuan Dugaan Korupsi di PDAM Tirta Bhagasasi
Dugaan korupsi di PDAM Tirta Bhagasasi mencuat dalam beberapa tahun terakhir, dengan sejumlah kasus dilaporkan ke KPK dan Bareskrim Polri. Beberapa isu utama meliputi:
1. Penyalahgunaan Asuransi Pegawai: Premi asuransi pegawai yang seharusnya disetorkan ke Jiwasraya diduga tidak dilakukan, mengakibatkan kerugian hak-hak pegawai dan pensiunan senilai miliaran rupiah.
2. Manipulasi Penyertaan Modal dan Bunga Deposito: Terdapat dugaan penyimpangan pengelolaan bunga deposito di beberapa bank serta adanya tuduhan pencucian uang yang melibatkan direksi perusahaan.
3. Ketidakpatuhan LHKPN: Direksi diduga tidak secara rutin melaporkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), menimbulkan keraguan atas transparansi pengelolaan keuangan perusahaan.
Temuan BPK dalam Pengelolaan Dana Hibah KONI
Selain dugaan korupsi di PDAM, laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkapkan pengelolaan dana hibah KONI Kabupaten Bekasi tahun 2023 yang tidak memadai. Beberapa poin penting meliputi:
Penyalahgunaan Dana, Belanja sebesar Rp1,54 miliar tidak sesuai peruntukan, seperti makan-minum tanpa dokumen pendukung dan sewa kendaraan operasional yang tidak dianggarkan.
Pembengkakan Biaya, Belanja bidang pembinaan prestasi melampaui RAB hingga Rp6,86 miliar, termasuk cabang balap motor dan esport.
Minim Pengawasan, Tidak adanya SOP yang memadai untuk memantau laporan pertanggungjawaban hibah oleh Disbudpora.
Sikap LSM Triga Nusantara Indonesia
Ketua LSM Triga Nusantara Indonesia menyatakan bahwa dualisme jabatan ini menciptakan kerentanan terhadap konflik kepentingan dan menurunkan kepercayaan masyarakat. “PDAM Tirta Bhagasasi membutuhkan pemimpin yang fokus untuk memperbaiki layanan air bersih. Di sisi lain, temuan BPK memperlihatkan lemahnya pengelolaan dana publik di KONI, yang juga memerlukan perhatian serius,” tegasnya.
LSM Triga Nusantara Indonesia menyerukan evaluasi menyeluruh terhadap posisi strategis yang dipegang Reza Lutfi Hasan. Mereka menilai pentingnya penerapan regulasi seperti Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2021 yang mengharuskan penggunaan dana hibah sesuai dengan proposal yang disetujui.
Melalui langkah ini, LSM Triga Nusantara Indonesia menunjukkan komitmen mereka untuk mendorong transparansi, akuntabilitas, dan pemberantasan korupsi di sektor publik yang melibatkan dana masyarakat.
(Kajian Rumah Besar LSM Triga Nusantara Indonesia)
