Dalam setiap langkah perjuangannya, LSM Triga Nusantara Indonesia (Trinusa) tidak hanya menjadi penyambung suara rakyat, tetapi juga penjaga nilai-nilai luhur bangsa yang telah diperjuangkan oleh para pendiri negara. Salah satu tokoh yang menjadi inspirasi besar bagi Trinusa adalah Mohammad Hatta, seorang proklamator yang visinya tentang keadilan sosial menjadi pilar utama perjuangan ekonomi Indonesia.
Menolak PPN 12% Dalam Mengawal Keadilan Ekonomi Nusantara
Penolakan LSM Trinusa terhadap kebijakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12% adalah wujud nyata perjuangan organisasi ini dalam menjaga cita-cita luhur Bung Hatta. Kebijakan tersebut dinilai tidak sejalan dengan prinsip keadilan sosial yang termaktub dalam Pasal 33 UUD 1945, di mana ekonomi Indonesia harus dikelola berdasarkan asas kekeluargaan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Kajian Ekonomi Pada Beban bagi Masyarakat Rentan
Kenaikan PPN menjadi 12% akan berdampak langsung pada daya beli masyarakat, terutama mereka yang berada di kelompok ekonomi rentan. Pajak ini, yang bersifat regresif, membebani semua lapisan masyarakat secara merata tanpa mempertimbangkan kemampuan ekonomi individu. Hal ini bertentangan dengan prinsip ekonomi kerakyatan Bung Hatta, yang menekankan bahwa kebijakan ekonomi harus melindungi rakyat kecil dan memberikan peluang bagi mereka untuk hidup sejahtera.
Kajian Filosofis Dalam Mengkhianati Semangat Gotong Royong
Mohammad Hatta adalah penggagas ekonomi gotong royong yang berpusat pada koperasi dan pemberdayaan masyarakat. Kenaikan PPN berpotensi merusak semangat gotong royong tersebut dengan menciptakan kesenjangan yang semakin lebar antara si kaya dan si miskin. Trinusa menilai kebijakan ini lebih menguntungkan korporasi besar dibandingkan rakyat kecil, sehingga bertolak belakang dengan semangat demokrasi ekonomi yang diusung Bung Hatta.
Tegak, Membela Hak Rakyat
Trinusa berdiri tegak menolak kebijakan ini karena percaya bahwa tugas negara adalah melindungi rakyat, bukan membebani mereka. Dalam setiap langkahnya, Trinusa mengingatkan bahwa keadilan ekonomi adalah pilar utama dari keutuhan bangsa. Jika rakyat terbebani, maka kedaulatan ekonomi Indonesia pun terancam.
Gagah, Memperjuangkan Ekonomi Kerakyatan
Sebagai organisasi yang mengemban amanah rakyat, Trinusa tampil gagah untuk memperjuangkan sistem ekonomi yang sesuai dengan cita-cita pendiri bangsa. Dengan menolak PPN 12%, Trinusa mendorong pemerintah untuk mencari solusi alternatif yang lebih adil, seperti optimalisasi pajak progresif dan pemberantasan kebocoran pajak, agar beban tidak jatuh pada masyarakat kecil.
Perkasa, Menjaga Nusantara dari Ketimpangan Ekonomi
Ketimpangan ekonomi adalah ancaman nyata bagi keutuhan bangsa. Trinusa, dengan kekuatan kolektifnya, berkomitmen untuk mengawal kebijakan publik agar selalu berpihak pada rakyat. Kenaikan PPN yang memberatkan masyarakat kecil harus dilihat sebagai ancaman bagi cita-cita persatuan dan kesatuan bangsa yang ingin diwujudkan oleh Bung Hatta.
Mewujudkan Ekonomi yang Sejajar dan Searah
Dalam spirit “Tegak, Gagah, dan Perkasa,” Trinusa menyerukan agar pemerintah meninjau ulang kebijakan ini dan memastikan semua kebijakan ekonomi sejajar dan searah dengan prinsip keadilan sosial. Hanya dengan cara ini, Nusantara dapat berdiri kokoh sebagai rumah yang aman, adil, dan sejahtera bagi seluruh rakyatnya.
Pada Kesimpulannya Amanah Cita-Cita Luhur Bung Hatta
LSM Triga Nusantara Indonesia menolak PPN 12% karena percaya bahwa kebijakan ini tidak hanya memberatkan rakyat kecil tetapi juga mengkhianati cita-cita Bung Hatta tentang ekonomi kerakyatan. Trinusa akan terus memperjuangkan kebijakan yang berpihak pada rakyat, menjadikan keadilan sosial sebagai prioritas utama, dan memastikan bahwa Nusantara tetap tegak, gagah, dan perkasa di bawah panji NKRI.
Karena menjaga Nusantara adalah tugas bersama, dan mempertahankan keadilan ekonomi adalah tanggung jawab suci kita semua.
Triga Nusantara Indonesia – Tegak, Gagah, dan Perkasa Menjaga Nusantara
Dalam setiap langkah perjuangannya, LSM Triga Nusantara Indonesia (Trinusa) tidak hanya menjadi penyambung suara rakyat, tetapi juga penjaga nilai-nilai luhur bangsa yang telah diperjuangkan oleh para pendiri negara. Salah satu tokoh yang menjadi inspirasi besar bagi Trinusa adalah Mohammad Hatta, seorang proklamator yang visinya tentang keadilan sosial menjadi pilar utama perjuangan ekonomi Indonesia.
Menolak PPN 12% Serta Mengawal Keadilan Ekonomi Nusantara
Penolakan LSM Trinusa terhadap kebijakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12% adalah wujud nyata perjuangan organisasi ini dalam menjaga cita-cita luhur Bung Hatta. Kebijakan tersebut dinilai tidak sejalan dengan prinsip keadilan sosial yang termaktub dalam Pasal 33 UUD 1945, di mana ekonomi Indonesia harus dikelola berdasarkan asas kekeluargaan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Didalam Kajian Ekonomi Beban bagi Masyarakat Rentan
Kenaikan PPN menjadi 12% akan berdampak langsung pada daya beli masyarakat, terutama mereka yang berada di kelompok ekonomi rentan. Pajak ini, yang bersifat regresif, membebani semua lapisan masyarakat secara merata tanpa mempertimbangkan kemampuan ekonomi individu. Hal ini bertentangan dengan prinsip ekonomi kerakyatan Bung Hatta, yang menekankan bahwa kebijakan ekonomi harus melindungi rakyat kecil dan memberikan peluang bagi mereka untuk hidup sejahtera.
Secara Kajian Filosofis Mengkhianati Semangat Gotong Royong
Mohammad Hatta adalah penggagas ekonomi gotong royong yang berpusat pada koperasi dan pemberdayaan masyarakat. Kenaikan PPN berpotensi merusak semangat gotong royong tersebut dengan menciptakan kesenjangan yang semakin lebar antara si kaya dan si miskin. Trinusa menilai kebijakan ini lebih menguntungkan korporasi besar dibandingkan rakyat kecil, sehingga bertolak belakang dengan semangat demokrasi ekonomi yang diusung Bung Hatta.
Tegak, Membela Hak Rakyat
Trinusa berdiri tegak menolak kebijakan ini karena percaya bahwa tugas negara adalah melindungi rakyat, bukan membebani mereka. Dalam setiap langkahnya, Trinusa mengingatkan bahwa keadilan ekonomi adalah pilar utama dari keutuhan bangsa. Jika rakyat terbebani, maka kedaulatan ekonomi Indonesia pun terancam.
Gagah, Memperjuangkan Ekonomi Kerakyatan
Sebagai organisasi yang mengemban amanah rakyat, Trinusa tampil gagah untuk memperjuangkan sistem ekonomi yang sesuai dengan cita-cita pendiri bangsa. Dengan menolak PPN 12%, Trinusa mendorong pemerintah untuk mencari solusi alternatif yang lebih adil, seperti optimalisasi pajak progresif dan pemberantasan kebocoran pajak, agar beban tidak jatuh pada masyarakat kecil.
Perkasa, Menjaga Nusantara dari Ketimpangan Ekonomi
Ketimpangan ekonomi adalah ancaman nyata bagi keutuhan bangsa. Trinusa, dengan kekuatan kolektifnya, berkomitmen untuk mengawal kebijakan publik agar selalu berpihak pada rakyat. Kenaikan PPN yang memberatkan masyarakat kecil harus dilihat sebagai ancaman bagi cita-cita persatuan dan kesatuan bangsa yang ingin diwujudkan oleh Bung Hatta.
Mewujudkan Ekonomi yang Sejajar dan Searah
Dalam spirit “Tegak, Gagah, dan Perkasa,” Trinusa menyerukan agar pemerintah meninjau ulang kebijakan ini dan memastikan semua kebijakan ekonomi sejajar dan searah dengan prinsip keadilan sosial. Hanya dengan cara ini, Nusantara dapat berdiri kokoh sebagai rumah yang aman, adil, dan sejahtera bagi seluruh rakyatnya.
Pada kesimpulannya Tidak Hal Ini Tidak Amanah Cita-Cita Luhur Bung Hatta
LSM Triga Nusantara Indonesia menolak PPN 12% karena percaya bahwa kebijakan ini tidak hanya memberatkan rakyat kecil tetapi juga mengkhianati cita-cita Bung Hatta tentang ekonomi kerakyatan. Trinusa akan terus memperjuangkan kebijakan yang berpihak pada rakyat, menjadikan keadilan sosial sebagai prioritas utama, dan memastikan bahwa Nusantara tetap tegak, gagah, dan perkasa di bawah panji NKRI.
Karena menjaga Nusantara adalah tugas bersama, dan mempertahankan keadilan ekonomi adalah tanggung jawab suci kita semua.
(Rumah Besar LSM Triga Nusantara Indonesia)
