Perlu saya sampaikan rekan rekan semua
Kami LSM Trinusa SE Indonesia menyoroti dana pemda se-Indonesia yang mengendap di bank sebesar Rp 278 triliun (TA 2022), dan menurut kami PJ Bupati Dani Ramdan menyumbang lewat dana APBD yang di pakai dari 7,1 Triliun di Triwulan ke 4 baru di pakai 50% saja, tak hanya itu, selama ada pergatian bupati baru hanya Dani Ramdan yang di gelari cacat oleh BPK (Badan Pemeriksaan Keuangan) dengan WDP.
Serapan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kabupaten Bekasi masih rendah pada pertengahan triwulan keempat di ta 2023.Hingga saat ini, serapan anggaran baru mencapai 40 persen (perAgustus 2023) dari total alokasi sebesar Rp7,18 triliun
anggaran perubahan tahun ini menjadi sejarah sepanjang Kabupaten Bekasi berdiri. Nominal tertinggi sebelumnya pernah mencapai 7,02 triliun Tapi awas jangan bangga dulu, bukan gara gara PADnya yang membesar melainkan terdapat silpa dari taun kemarennya dan taun kemrennya lagi dan ada upaya untuk pengendapan lagi saudara.
banyaknya dana pemda yang mengendap itu harus segera dihentikan karena sudah menyakiti masyarakat kabupaten bekasi
Hela napas dulu….. Ini adalah penodaan nurani dan tirani kepada masyarakat kabupaten bekasi
- 3.961 jiwa warga Kabupaten Bekasi dalam kondisi miskin Ekstrim ngobrol pak Ama orang yang mau makan besok pake uduk besok nasi kuning
- 46 desa atau sebanyak 167.880 jiwa terdampak kekeringan, yang mana Pemda beralasan belum ada dana. Hoax apa hoax?
- 203.000 Pemuda nganggur tanpa program pembangunan SDM yang jelas
- pencitraan UMKM naik kelas yang nyatanya Serapan hanya mencapai 39,93 persen dari total alokasi sebesar Rp7,178 Triliun
Satu lagi, Perjalanan dinas dalam Kabupaten Bekasi yang ditetapkan dalam Perpres adalah sebesar Rp170.000, sedangkan besaran uang harian perjalanan dinas dalam Kabupaten Bekasi yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati Bekasi adalah sebesar Rp 230.000,00 sd Rp 410.000,00 sesuai dengan kecamatan yang dituju.Hasil pemeriksaan uji petik atas dokumen pertanggungjawaban belanja perjalanan dinas pada 59 OPD menunjukkan terdapat realisasi belanja perjalanan dinas dalam daerah membangkang terhadap Perpress 33 Tahun 2020 yang mengakibatkan bengkak Rp10.421.739.000,00
Apakah itu bukan Mark up kawan kawan?
Indonesia Corruption Watch (ICW) mencatat sepanjang 2022 terdapat 303 kasus korupsi dengan modus mark up dan penyalahgunaan anggaran. Mungkin ini salah satunya.
Dengan beberapa olah bupati Dani Ramdan ini, maka kami menuntut.
- Menuntut DPRD Kabupaten Bekasi menggunakan Hak Interplasi atas kinerja buruk Pj Dani Ramdan.
- Menuntut MENDAGRI Mencopot Pj Dani Ramdan Setelah delapan kali menyandang opini WTP Sekarang mendapat rapot merah atau opini WDP. Ini jadi preseden buruk bagi kinerja dan kelalaian dalam kepemimpinannya
- Mengganti Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang mana tidak dapat melukakan verifikasi dan validasi data piutang PBB -P2 secara keseluruhan yang mengakibatkan dana sebesar Rp. 19.416.173.184,00 bermasalah atau tersendat
- Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi mensikapi 84 paket perkerjaan yang bernilai kurang lebih 37 Milyar yang bermasalah atas temuan BPK lk 2021 dan DTT 2022 dimana ada 50 paket pekerjaan sebesar 4 milyar lebih, yang di dalamnya pekerjaan pada dinas cipta karya dan tata ruang tidak sesuai kontrak dan terdapat 23 PT serta CV yang belum setor ke Kasda.
Terima kasih
Assalamualaikum
Salam Trinusa
