trinusa.org – Kabupaten Bekasi. Lagi Lagi Dugaan pungutan liar (pungli) dunia pendidikan di Kabupaten Bekasi terkuak, wali murid sering dibebankan biaya untuk keperluan sekolah. Hal ini disampaikan salah satu yang sumbernya di rahasiakan oleh LSM Trinusa. Rabu(27/05/2024).
Padahal jelas pemerintah menggelontor kan Bantuan Dana bos kesekolah sekolah baik di tingkat SD,SMP dan SLTA adalah diperuntukan untuk biaya operasional sekolah ,agar program pendidikan wajib belajar 9 tahun bisa terwujud dan tercapai sesuai dengan amanah UUD 45 untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan negara merupakan tanggung jawab negara .
Pemerintah juga sudah mengeluarkan peraturan presiden Republik Indonesia No 87 tahun 2016 tentang saber pungli dan salah satu nya adalah pungutan liar yang ada di sekolah-sekolah,agar program wajib belajar 9 tahun bisa sukses tanpa ada wali murid yang terbebani dengan adanya pungli disekolah dan sementara iuran uang perpisahan adalah salah satu yang termasuk dalam katagori pungutan liar (pungli ),namun hal ini masih banyak terjadi di beberapa sekolah di kabupaten Bekasi.
Sekertaris Umum LSM Trinusa Panji Ilham Haqiqi Mengatakan.”Keikutsertaan warga sekolah, seperti guru, dan masyarakat umum dalam pemberantasan pungli di sekolah sangat penting. Saat dimintai sumbangan atau pungutan oleh sekolah ataupun komite sekolah, peserta didik dan wali peserta didik seharusnya mempertanyakan keperluan dan laporan pertanggungjawaban penggunaan. Demikian pula guru. Integritas, kemauan, dan keberanian guru dalam memberantas korupsi di sekolah perlu terus dibangun.” Tuturnya
Setelah Menghimpun bukti bukti dari para narasumber Pihaknya akan segera melaporkan kepada pihak Inspektorat dan APH di Kabupaten Bekasi, apabila terkesan stagnan maka pihaknya akan langsung melaporkan ke jenjang yang lebih tinggi.
“Kami sudah Mengantongi beberapa data, diantaranya Bukti chat melalui WAG (Whatupp Group) dan foto rapat rumusan anggaran, namun hal ini kurang cukup. maka kami besok (30/05/2024) akan segera berinvestigasi lebih lanjut.” Ujarnya.
“Keterlibatan semua elemen dapat menjadi amunisi melawan korupsi dan pembenahan sistem administrasi di sekolah agar lebih bersih dan transparan. Jika semua melawan, pelaku pungli nantinya akan berpikir ulang dan takut untuk melakukan pungli. Partisipasi publik dalam pengawasan dan pelaporan juga penting seiring dengan upaya pengawasan yang dilakukan pemerintah.” Pungkasnya
(Tim Official Trinusa Sub Analis Korupsi Pendidikan)
